Tim Dialog Hutan Adat Temui Gubernur Sul-Sel

11351167_371566203052760_3782738494248826377_n
Dari Kanan: Syahrul Yasin Limpo, Sardi Razak, Nurul Firmansyah, Armansyah Dore, Nur Sari saat pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan membahas dialog Hutan Adat region timur Indonesia di ruang kerja Gubernur, Kamis, 04/06/2015.

Makassar – 05/06/2015. Masyarakat Adat terus mendorong Negara mengakui wilayahnya. Setelah lahirnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan hak Masyarakat Adat, tuntutan pengakuan terus menguat termasuk di Sulawesi Selatan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan bersama Perkumpulan Wallacea Palopo dan Perkumpulan HuMa sedang mendorong momentum dialog region timur Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Makassar, Juni ini. Dialog regional tersebut merupakan lanjutan dari riset tentang hutan adat yang mengambil 15 model di Indoensia salah satunya adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

“Dialog regional ini akan dilaksanakan di dua tempat, untuk Region Barat di Sumatera Barat dan untuk Region Timur di Sulawesi Selatan.” Ucap Nurul Firmansyah dari Perkumpulan HuMa.

Dialog tersebut diharapkan mampu mendorong Pemerintah Daerah mempercepat implementasi putusan MK-35 sehingga penting untuk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengingat lokasi pelaksanaan kegiatan di wilayah administrastif Provinsi Sulawesi Selatan.

Nurul juga menjelaskan hasil-hasil pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) serta Menteri Agraria, Tata Ruang/BPN yang menurutnya punya komitmen kuat dalam pengakuan Hutan Adat.

“Dialog ini merupakan tindak lanjut dari lahirnya Putusan MK-35 yang diharapkan segera terimplementasi di tingkat daerah karena ditingkat kementerian punya komitmen kuat tentang ini.” Tambah Nurul.

Sardi Razak, Ketua AMAN Sulawesi Selatan yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Tim dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa dialog regional ini akan mengundang beberapa pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkomitmen terhadap pengakuan Hutan Adat seperti Bulukumba dan Luwu Utara.

“Selain Bulukumba dan Luwu Utara, kita akan undang juga beberapa Pemda misalnya Tanah Luwu dan Enrekang,” Ucap Ian, sapaan akrab Sardi Razak.

Selain pemerintah kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan, akan diundang juga beberapa dari luar provinsi misalnya dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah yang juga mengusung model Hutan Adat sehingga diharapkan ada proses saling tukar menukar pengalaman baik di tingkat komunitas adat, organisasi pendamping maupun ditingkat pemerintah sendiri.

Ian menambahkan bahwa pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan sangat penting mengingat akan diundangnya pemerintahan kabupaten sehingga diharapkan lahir sinergitas antara tim pelaksana dialog dengan pemerintah provinsi untuk mendatangkan pemerintah tingkat kabupaten.

“Kita sudah audiensi dengan pak Sekda Provinsi yang kemudian merekomendasikan untuk beraudiensi langsung dengan pak gubernur, karena kita berharap Pemprov bisa mengeluarkan rekomendasi undangan untuk pemkab,” ujarnya.

Gubernur Sulawesi Selatan yang menerima tim dialog di ruang kerjanya, Kamis (04/06/2015) mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh AMAN bersama mitra. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah provinsi mendukung dan siap membantu suksesnya kegiatan dialog tersebut. Gubernur merekomendasikan untuk intens berkoordinasi dengan SKPD terkait demi suksesnya kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini sangat bagus dan akan membantu Pemerintah Provinsi menjaga kelestarian hutan dari pihak-pihak yang akan merusaknya” Syahrul mempertegas sikapnya bahwa tidak akan memberikan izin konsesi pertambangan di kawasan hutan termasuk hutan adat, karena dampaknya sangat buruk dan berjangka waktu lama. Selain itu akan merampas ruang penghidupan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

“Ini tahun ke-tujuh saya tidak memberikan izin konsesi pertambangan di wilayah hutan, masyarakat kita ini kan agraris bukan pertambangan,” ucapnya.

Ian menambahkan bahwa gubernur siap membantu suksesnya kegiatan ini baik dari rekomendasi persuratan maupun bantuan lainnya misalnya penggunaan gedung pertemuan Pemprov Sul-Sel.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini, silahkan jalan. Terus berjuang jaga kampung dari orang-orang serakah,” Ucap Syahrul menutup pertemuan tersebut. *** AD