Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Masuk Prolegda DPRD Sumut 2017

ranperda_sumut_masuk_agenda_prolegda_2017Medan 7/1/2017 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara, AMAN Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) menyambut baik dukungan DPRD Sumatera Utara yang telah memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017.

Ketua DPW AMAN Sumut, Harun Noeh mengatakan, AMAN menyambut baik komitmen dan dukungan DPRD Sumut yang mengesahkan dokumen Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut masuk dalam Prolegda 2017.

“Harapan kami tentunya agar menjadi prioritas untuk bisa segera dibahas dan disyahkan menjadi Perda,” kata Harun Noeh, Jumat (6/1).

Senada dengan itu, Ketua DPW AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak menjelaskan, Pemprov Sumut dan DPRD Sumut sudah menginisiasi adanya payung hukum di tataran Provinsi Sumatera Utara.

“Sangat penting demi terciptanya upaya mendorong daerah bisa menginisiasi hal yang sama. Pun harapan masyarakat adat ke depan dengan adanya Ranperda yang akan disyahkan tersebut, upaya-upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat akan bisa dihentikan dan masyarakat adat bisa lebih mudah dalam melakukan klaim wilayah adatnya,” sebutnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Utara

Roganda juga berharap pemerintah daerah hadir dalam melindungi dan mengayomi masyarakat adat di wilayahnya sebagai salah satu kelompok paling rentan.

Sementara Direktur HaRI, Wina Khairina menyatakan, keberadaan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut sangat penting agar masyarakat bisa melakukan klaim hak atas wilayah adatnya sesuai isyarat putusan MK 35.

“Perlu percepatan agar hutan yang tersisa di Tapanuli bisa diselamatkan. Karenanya HaRI menyambut baik inisiatif ini,” tegas Wina.

Salah seorang Anggota Badan Legislasi DPRD Sumut, Sarma Hutajulu mengatakan, Ranperda tersebut akan dibahas DPRD Sumut dan Pemprov Sumut secara simultan bersama 39 Ranperda lainnya.

“Diupayakan akan bisa disahkan pada tahun 2017. Kita juga nantinya akan melibatkan masyarakat sipil bila diperlukan tambahan informasi. Harapannya Perda ini nantinya bisa melindungi sekaligus menjadi solusi konflik-konflik yang dialami oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya,” papar Sarma. ***Efendi Nuh

One comment

  1. Ungkapan itu disampaikan oleh seorang ibu masyarakat hukum adat Tau Taa Wana dalam dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengar pendapat ini membahas tentang Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana.

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *