Jakarta 28/01/2015 – Bertempat di sekertariat Projo, Pejaten, Jak-Sel, relawan pendukung Jokowi-JK antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Projo, Seknas Jokowi, Duta Jokowi, Pusat Informasi Relawan (PIR), Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), Jokowi Mania, RKIH, Permindo, Seknas Perempuan, Lingkar Trisakti menyelenggarakan konferensi pers merespon momentum 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.
Abdi Akbar perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan, bahwa sampai hari ini AMAN masih memiliki harapan besar kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan Nawacita. Salah satu komitmen yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK terhadap Masyarakat Adat adalah, Pemerintahan Jokowi-JK sedang mempersiapkan satgas Masyarakat Adat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan PB. AMAN bersama Seskab Jokowi-JK pada 2 Januari 2015 lalu
Dalam Kesempatan ini Panel Barus selaku juru bicara relawan menyampaikan ada 6 point penting yaitu:
1. Kami tetap solid mendukung penuh Presiden Joko Widodo, adapun berita mengenai relawan yang menarik dukungan dan menyalahkan Presiden atas situasi akhir-akhir ini tidak merepresentasikan kami. Bahkan, kami tidak mengenal nama-nama organisasi dan tokoh relawan tersebut semasa kampanye pemenangan Presiden, kecuali Relawan “Salam Dua Jari”. Sampai detik ini, kami tetap percaya Presiden Joko Widodo memegang teguh janjinya, walau belum semua janjinya terpenuhi karena pemerintahan baru berjalan 100 hari.
2. Keberhasilan Presiden tidak bisa dinilai hanya dalam 100 hari. Justru dalam 100 hari pertama ini pemerintah masih sibuk melakukan persiapan dan membenahi pemerintahan yang merupakan warisan buruk dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Kabinet Kerja tidak memiliki program 100 hari melainkan program “quick wins”. Namun, tidak ada salahnya mengevaluasi jalannya pemerintahan 100 hari pertama. Tetapi, kami harap evaluasi 100 hari dilakukan secara obyektif dan mengupas berbagai aspek, tidak hanya pada masalah pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dan penyelesaian konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Khusus dalam kasus pemilihan Kapolri, Sekber Partisipan Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Presiden. Presiden telah menjalankan prosedur dan ketentuan dengan benar dan bijak. Presiden telah dengan bijak menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sampai masalah hukum yang menimpanya selesai. Presiden juga telah membentuk Tim Independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel untuk penyelesaian masalah Polri melawan KPK, termasuk mengevaluasi pencalonan Komjen Budi Gunawan. Presiden juga telah dengan bijak menahan diri untuk tidak mengintervensi proses hukum yang menimpa Komjen Budi Gunawan maupun pimpinan KPK, karena sadar Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sikap Presiden ini bukan berarti tidak tegas atau tidak mendukung pemberantasan korupsi. Presiden Joko Widodo adalah orang bersih dan komitmen beliau dalam pemberantasan korupsi tak diragukan lagi, namun pemberantasan korupsi itu didasarkan pada rule of law. Selain itu, kami mendukung langkah Presiden untuk menguatkan KPK agar semakin efektif dalam memberantas korupsi dan menguatkan polisi sebagai institusi penegak hukum dan keamanan masyarakat.
4. Kami mendukung sepenuhnya apabila Presiden hendak melakukan evaluasi kinerja kabinet demi terwujudnya Nawacita. Kami berpandangan, kinerja pembantu presiden sangat penting bagai suksesnya program-program pemerintah. Selain itu, untuk mewujudkan Nawacita harus didukung oleh anggota kabinet dengan bekerja keras dan berkemampuan tinggi. Kami memohon Presiden, Wakil Presiden dan para anggota Kabinet Kerja tetap fokus melayani rakyat demi terwujudnya Nawacita tanpa terpengaruh tekanan-tekanan politik.
5. Kami mendukung penuh sikap mandiri Presiden yang dengan cara santun dan rendah hati menolak tekanan dan intervensi dari siapapun. Kami percaya Presiden selalu bersikap tegas dan mandiri, dengan cara-cara halus dan santun yang menjadi ciri khas beliau. Kami tahu, tegas tidak berarti sok kuasa dan unjuk kekuatan. Kami selalu siap berada di belakang Presiden jika ada kekuatan manapun yang berusaha menekan Presiden dengan berbagai cara agar Presiden melenceng dari Nawacita.
6. kami mendukung pemikiran Presiden untuk menguatkan partisipasi publik dalam menjalankan pembangunan nasional. Pemerintah saat ini sangat terbuka terhadap masyarakat sipil dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dengan partisipasi masyarakat sipil yang lebih kuat, pencapaian Nawacita akan lebih mudah. Ruang partisipasi publik ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya Nawacita, bukan untuk menekan pemerintah agar mengikuti agenda-agenda diluar Nawacita
Dengan berkumpulnya jaringan relawan pada hari ini, dapat membantah isu bahwa relawan mulai memalingkan wajah, mencabut dukungan hingga tindakan impeachtment terhadap Pemerintahan Jokowi-JK . ***Ichay Cartenzian