“Reposisi Kehutanan Indonesia Menuju Terlaksananya Tata Kelola Kehutanan yang baik”
Jakarta 4/11/2016 – Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VI akan berlangsung di Jakarta pada 29 November – 2 Desember 2016. Dalam konferensi pers di ruang Sonokeling, Sekjen KLH-K Bambang Hendroyono mengatakan “Kongres kehutanan ini akan menampung pandangan wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Untuk merumuskan detil program karena tiap region itu punya isu sendiri. Misalnya isu Perhutanan Sosial ada di Kalimantan, isu kebakaran ada di Sumatera, di Papua soal kedaulatan energi,” kata Bambang Hendroyono.
“Di Dewan Kehutan Nasional (DKN) ada kamar-kamar. Pemerintah sudah pasti jadi simpul negosiasi, kamar akademisi, bisnis, LSM, Masyarakat Adat dan sebagainya. Kalau semua usulan dari region-region itu bisa kita identifikasi, itu bisa menjadi isu-isu strategis yang dirangkum dalam pembangunan kehutanan. Ini akan menjadi rencana strategis lima tahun ke depan, di dalamnya ada rekomendasi-rekomendasi yang kita usulkan pada pemerintah bagaimana percepatan pembangunan kehutanan itu sendiri,” paparnya
Bambang Hendroyono mengharapkan DKN yang baru terpilih nanti dapat merumuskan rekomendasi kepada pemerintah sehinggga DKN bisa menjadi mitra kerja pemerintah yang aktif.
Sebelum pelaksanakan Kongres Kehutanan Indonesia diselenggarakan Pra Kongres Kehutanan di beberapa region. Untuk region Sumatera diselenggarakan di Riau tanggal 10-12 Oktober 2016 lalu, region Sulawesi di Makasar tanggal 7-8 Oktober 2016 lalu, region Kalimantan di Balikpapan 14-15 November 2016, region Papua di Jayapura 9-10 November 2016.
Peserta pada Kongres Kehutanan Indonesia VI akan dihadiri berbagai kalangan antara lain konstituen/ stake holders kehutanan, swasta, pemerintah dan pemerintah daerah, NGO, perguruan tinggi, asosiasi bidang kehutanan dan udangan. Peserta kongres diperkirakan akan diikuti sekitar 1000 orang.
Isu-isu Penting Kongres Kehutanan Indonesia Ke VI
Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Optimalisasi Tata kelola Kehutanan, & Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Resolusi Konflik dan Pemberdayaan masyarakat masyarakat hukum adat, Perubahan Iklim REDD+ dan Restorasi, Bisnis Kehutanan dan SVLK, Perlindungan pulau kecil dan terluar.
Monang Arifin Saleh dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mempertanyakan mengapa dalam spanduk hanya terdapat logo perusahaan dan pemerintah saja. “Bukankah acara kongres kehutanan ini sebaiknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat,” tanya Arifin Saleh . Sekjen KLH-K Bambang Hendroyono mengatakan nantinya akan menambahkan logo-logo lembaga yang turut serta dalam Kongres Kehutanan Indonesia Ke VI ini. ***JLG