Menjangkau Masyarakat Adat
Oleh: Akmal Abudiman M

Salah satu kekayaan Indonesia adalah masyarakat adatnya. Masyarakat adat hadir sebagai salah satu khasanah budaya yang memberikan spektrum warna tersendiri di atas garis peradaban bangsa Indonesia. Mereka tidak hanya terlahir dari rentetan peradaban leluhur, tetapi juga melahirkan mozaik kehidupan yang mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai kehidupan. Namun, kemajuan zaman perlahan menggerogoti dinding peradaban konvensional dan menggantinya dengan apa yang disebut modernitas. Kekhawatiran pun muncul tatkala modernitas digadang-gadang akan menggerus tatanan kehidupan masyarakat adat. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab, segelintir orang berpandangan bahwa cukup sulit untuk menerapkan ajaran leluhur (masyarakat adat) di zaman yang serba maju seperti sekarang. 
Salah satu potret masyarakat adat yang bisa dicapture adalah masyarakat adat Kajang. Kajang adalah suatu wilayah yang salah satu desanya dihuni oleh masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Masyarakat adat ini bernama masyarakat adat Ammatoa atau orang-orang lebih akrab menyebutnya masyarakat adat Kajang. Masyarakat adat Kajang berlokasi di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang. Lokasinya berjarak sekitar57 KM dari ibu kota Kabupaten Bulukumba dan kurang lebih 270 KM dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
Seiring waktu, pemikiran masyarakat adat Kajang semakin maju. Dulu di Tana Toa tidak ada tempat pendidikan formal karena tidak ada satupun masyarakat adat yang mau menuntut ilmu secara formal.Namun, sejak tahun 1993, kita bisa menjumpai sekolah dasar yang berdiri tepat di daerah perbatasan dengan kawasan adat. Sekolah tersebut tidak dibangun di kawasan adat melainkan di perbatasan karena masyarakat adat Kajang memiliki Pasang (aturan adat) yang melarang pembangunan tembok di dalam kawasan adat. Hal inilah yang menyebabkan sekolah tersebut didirikan di perbatasan antara Kajang Luar dan Kajang Dalam, sehingga tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat Kajang Luar tetapi juga bagi masyarakat Kajang Dalam. Berdirinya sekolah tidak membuat anak-anak masyarakat adat beranjak dari hukum adat dan ajaran leluhur. Salah satu yang menjadi bukti adalah seragam putih merah yang biasanya dikenakan oleh murid SD pada umumnya tidak berlaku di sekolah tersebut. Putih hitam menjadi warna yang digunakan oleh murid disana dengan alasan ada warna tertentu yang justru bertentangan dengan adat mereka. 
Tahun 2013, anak Ammatoa baru saja lulus di salah satu universitas swasta di Makassar. Asumsi yang selama ini terkungkung bahwa masyarakat adat Kajang dilarang menuntut pendidikan tinggi terbantahkan. Hal ini menandai adanya perubahan pemikiran masyarakat adat Kajang yang lebih dinamis. Ternyata, mereka punya naluri untuk semakin mengenal dunia luar.  
Sebenarnya, dalam Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tanggal 13 September 2007 di New York telah menegaskan bahwa hak masyarakat adat berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut masyarakat adat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Lebih lanjut,  pasal 15 menjelaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik. Dengan kata lain, Deklarasi tersebut memberikan kebebasan penuh kepada masyarat adat untuk mendekap modernisasi, atau justru menjauh dan kokoh dengan tatanan adatnya. Namun, tentu saja mereka tetap berhak mendapat informasi publik. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menyajikan beberapa gagasan yang bisa dijadikan salah satu referensi dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat tersebut di atas.

Mengenal AMAN 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat dari berbagai pelosok nusantara. AMAN terlahir sebagai mediator bagi masyarakat adat dan pihak luar sekaligus sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat yang dimaksud antara lain mampu bergaul secara politik (pengambilan keputusan tanpa intervensi), mandiri secara ekonomi, serta mempertahankan eksistensi budaya mereka. AMAN memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan jangkauan informasi dan perlakuan hukum. 
Pada dasarnya, AMAN memiliki anggota komunitas yang terdiri dari masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah masyarakat adat yang menjadi anggota AMAN adalah 2.240 yang diperkirakan memiliki jumlah individu sekitar 15-17 juta jiwa. Masyarakat adat Kajang termasuk salah satu anggota dari AMAN. 
AMAN mengklasifikasikan masyarakat adat berdasarkan kedekatannya dengan modernisasi ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, masyarakat adat yang “utuh”. Utuh disini adalah mereka yang belum tersentuh oleh modernisasi dan sangat tertutup dari dunia luar. Kedua, masyarakat adat yang fleksibel, yaitu mereka yang dinamis terhadap perubahan. Mereka menerima modernisasi tanpa harus beranjak dari budayanya, termasuk kebiasaan dalam kawasan adatnya. Ketiga, masyarakat adat yang serupa dengan masyarakat pada umumnya. Mereka terbuka dengan modernisasi dan telah menyatu dengan masyarakat luas.
AMAN bekerja secara independen, tetapi beberapa lembaga/kementerian menjadi partner, diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komnas HAM, Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  Selain itu, beberapa Non-Governmental Organizations (NGOs) seperti Telapak, Forest Watch Indonesia (FWI) turut menjadi mitra bagi AMAN. Dari kerjasama dengan NGO inilah terlahir website Database Masyarakat Adat yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagi informasi, kampanye dan advokasi bersama untuk hak-hak masyarakat adat.
Sebagai penunjang dalam melakukan perannya, AMAN memiliki juru bicara antara masyarakat adat dengan pihak luar. Duta adat ini berada di tiap-tiap kawasan adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Duta adat ini merupakan kader AMAN yang berasal dari masyarakat adat atau pun masyarakat yang berada di luar kawasan adat (perbatasan). Duta adat akan bertindak sebagai penyampai informasi yang dikirimkan oleh AMAN ke duta adat. 
Saat ini AMAN telah dilengkapi aplikasi semacam Short Messege Service (SMS) yang digunakan AMAN untuk mengirimkan pesan ke duta adat yang tersebar di puluhan provinsi di Indonesia. Aplikasi ini dihadirkan AMAN untuk mempermudah updating informasi ke duta adat. 
Setelah pesan diterima oleh duta adat, mereka akan menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat adat dengan dua cara. Pertama, jika tipe masyarakat adat bersangkutan terbilang dinamis dimana masyarakatnya telah menggunakan ponsel, maka duta adat akan meneruskan SMS tersebut ke masyarakat adat. Satu duta adat biasanya akan meneruskan SMS ke 60 orang lebih dalam satu kawasan adat. Kedua, jika masyarakat adat bersangkutan tidak menggunakan ponsel, maka duta adat akan menyampaikan informasi tersebut langsung ke masyarakat adat yang telah dipercaya sebagai “Menteri Luar Negeri” di kawasan adat. Informasi tersebut kemudian akan disampaikan ke kepala adat dan masyarakat adat. Pada gambar 1 disajikan alur bagaimana arus informasi dari AMAN disampaikan ke masyarakat adat.

 	
dinamis

“utuh”

Gambar 1. Alur Penyampaian Informasi AMAN ke Masyarakat Adat
(Sumber: diolah penulis)

Namun, lebih lanjut AMAN menghadapi beberapa tantangan. Biaya operasional fasilitas ini terbilang cukup mahal karena mereka harus mengirimkan informasi ke 8.000 duta adat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dengan frekuensi yang bisa mencapai 10 kali per bulan bahkan lebih. Biaya pengiriman aplikasi sms ini adalah Rp 250/SMS. Jika dengan biaya Rp 250/SMS dan dikirim ke 8.000 duta adat dengan frekuensi pengiriman mencapai 10 kali per bulan, maka AMAN harus  menanggung biaya yang bisa mencapai 20 juta per bulan. Permasalahan lainnya adalah jaringan atau sinyal di daerah tertentu yang turut menjadi hambatan dalam menunjang fungsi AMAN sebagai pemberi informasi. Penyebab utamanya adalah belum meratanya infrastruktur di daerah terpencil. Akibatnya, di beberapa kawasan terkendala sinyal yang menyebabkan keterlambatan dalam menerima informasi. 
Sejauh ini AMAN belum pernah bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi, baik itu dalam hal penyampaian informasi dari AMAN ke masyarakat adat ataupun lainnya. AMAN mengungkapkan bahwa jika perusahaan operator mau berkontribusi, maka bisa membantu AMAN dalam penyampaian informasi ke duta adat. Salah satu bentuk kontribusi perusahaan telekomunikasi misalnya dengan menyediakan layanan pulsa gratis atas pengiriman informasi ke duta adat. Alasannya karena biaya pengiriman pesan dari AMAN ke duta adat terbilang tinggi bagi AMAN. Terkait kerjasama dengan media cetak, Koran Sinar Harapan Edisi Sabtu-Minggu menjadi media partner AMAN yang digunakan untuk mengekspos berita-berita terkait masyarakat adat. Rubrik terkait masyarakat adat dimuat pada kolom Rumah Nusantara yang terdapat pada halaman tiga. Namun, AMAN harus mendistribusikan lagi koran tersebut ke duta adat. Sungguh pekerjaan yang patut diapresiasi.

Menghadirkan Pojok Internet 
Pojok internet akan membantu AMAN dalam melakukan fungsinya, yaitu sebagai penyampai informasi ke masyarakat adat melalui duta adatnya. Kehadirna pojok internet akan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat adat dalam mengakses informasi.Dengan demikian, AMAN tentunya bisa memastikan bahwa masyarakat adat telah mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. 
Pojok internet bisa dilokasikan di daerah perbatasan antara kawasan adat dengan kawasan luar adat. Sebagai ilustrasi, di perbatasan antara Kajang Dalam dan Kajang Luar masih terdapat banyak lahan kosong dan sebuah sekolah yang tentunya menjadi tempat yang strategis. Di lokasi ini pula akses listrik dari Kajang Luar lebih mudah dijangkau. Pojok internet bisa dirancang seperti warung internet (warnet) tak berbayar, misalnya dengan ukuran 6 x 5 meter dan ditempatkan beberapa unit komputer serta didampingi oleh satu atau dua tenaga pendamping dan pengarah. Pendamping dan pengarah ini tidak harus ahli Information and Technology (IT) atau dari teknisi provider, paling tidak mereka punya pengetahuan yang mumpuni mengenai komputer dan internet. Sebagai alternatif, duta adat AMAN bisa diposisikan sebagai pendamping dan pengarah karena akan sangat relevan dengan perannya sebagai duta adat. 
Telkom pernah menerapkan hal yang hampir sama seperti pojok internet atau pusat pelatihan di Suku Baduy tahun 2010. Pusat pelatihan internet tersebut sepenuhnya difasilitasi Telkom dengan menggunakan sarana satelit. Namun, Pelatihan tersebut hanya melibatkan Suku Baduy Luar karena Suku Baduy Dalam masih menolak. Namun, pelatihan ini tidak secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia, melainkan hanya sebatas CSR Divisi Regional  (bukan CSR corporate) dan hanya diperuntukkan bagi Suku Baduy Luar adalah yang dengan maksud memperkenalkan mereka terhadap internet.
Lalu, apakah semua masyarakat adat akan menerima pengadaan pojok internet? Masyarakat adat berhak menentukan pilihan, memilih tanpa intervensi dari manapun. Namun, AMAN harus memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan semua informasi terkait, sehingga yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dengan lugas tujuan, manfaat dan kekurangan dari pojok internet ini. Jika mereka menolak, maka harus dihargai. Jika mereka mencoba memberi celah, maka saatnya untuk berkontribusi, misalnya dengan memfasilitasi pojok internet ini. Kepala Desa Tana Toa di Kajang tidak mempermasalahkan adanya pojok internet ataupun sejenis pelatihan yang akan diberikan ke masyarakat adat Ammatoa selama pojok internet tersebut dilokasikan di luar kawasan adat. Dengan kata lain, pengadaan pojok internet harus mampu menyesuaikan diri dengan adat di kawasan tersebut,
Ketika pojok internet telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat, arus informasi akan mengalir dari luar (masyarakat luas) ke dalam (masyarakat adat). Perlu dipastikan pula bahwa arus informasi tersebut terjalin dua arah, artinya bukan hanya informasi dari luar ke dalam tetapi juga sebaliknya. Hal ini diperlukan agar tidak hanya masyarakat adat yang diperkenalkan dengan dunia luar, tetapi mereka juga harus diperlihatkan ke masyarakat luas. Hubungan timbal balik ini harus diinisiasi agar masyarakat adat tidak merasa asing di dunia sendiri dan dunia luar. Lalu apa yang perlu diperkenalkan ke dunia luar dari masyarakat adat? apakah kita akan memamerkan bahwa kita punya banyak masyarakat adat dengan harapan wisatawan berkunjung untuk sekedar melihat lebih dekat? Semua orang sudah tahu. Yang perlu digaungkan adalah nilai-nilai kehidupan yang membuat masyarakat adat bertahan dengan segala kesederhanaannya bernama kearifan lokal.
Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat inilah seyogyanya bisa diperkenalkan pada masyarakat luas. Banyak sekali kearifan lokal sebagai produk budaya di masa lalu yang patut terus dijadikan pegangan hidup. Kearifan lokal memang berwujud lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal. Jika masyarakat adat mampu menjadikan kearifan lokal sebagai pegangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejehteraan kehidupan mereka, harusnya kita juga mampu memetik banyak pelajaran. 

Aplikasi “Bahasa Ibu”
	
Ketika pojok internet telah dibangun sebagai salah satu sarana penyedia informasi bagi masyarakat adat, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah sejauh mana efektifitas pojok internet memberikan fungsi informasi dan edukasi. Meskipun kita dan masyarakat adat berada dalam satu wilayah NKRI, tidak semua masyarakat adat bisa mengerti dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini kemudian menjadi hambatan ketika informasi di media seperti internet menggunakan bahasa Indonesia, ditambah bahasa-bahasa media belakangan ini semakin kompleks. Perlu suatu inovasi yang membuat fungsi pojok internet ini optimal, inovasi yang bisa membantu masyarakat adat dalam mencerna informasi yang mereka akses dan tentunya sebagai turunan dari apa yang diharapkan dalam Deklarasi PBB. Dalam deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Lebih lanjut, pasal 3 mengutarakan bahwa negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.
Sebut saja aplikasi “Bahasa Ibu”, yaitu sejenis aplikasi yang memungkinkan media yang digunakan masyarakat adat telah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat adat dalam memahami informasi dan menumbuhkan kebanggaan dengan bahasanya sebagai salah satu warisan leluhur. Dengan banyaknya jumlah masyarakat adat yang terdaftar di AMAN, tentunya tidak mudah untuk dibuatkan aplikasi dengan variasi bahasa sebanyak jumlah masyarakat adat. Mereka perlu dikelompokkan berdasarkan zona bahasa (language zone). Masyarakat adat yang memungkinkan masih berada dalam satu zona bahasa dijadikan satu kelompok, misalnya kelompok Sunda, Bugis, dan lainnya. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam memfilter bahasa apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. 
Membuat sejenis aplikasi yang bisa menerjemahkan semua informasi di internet ke dalam bahasa adat masing-masing menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Namun, apa salahnya memulai dari hal yang paling dasar, misalnya membuat situs web yang memang dikhususkan untuk masyarakat adat. Situs web lokal (local website) ini minimal seperti situs berita berskala nasional yang dilengkapi dengan search engine yang tentunya ketika masyarakat adat mengakses satu informasi akan muncul beberapa informasi yang saling terkait dari local website. Seiring perkembangannya, kita bisa memberikan sentuhan inovasi misalnya dengan membuatkan Mini Google. Fungsi Mini Google memiliki level di atas Local Website dimana hanya tersedia  search engine. Masyarakat adat bisa memasukkan kata kunci atau informasi yang akan diakses sehigga akan muncul banyak link informasi terkait kata kunci tersebut. Perbedaan Mini Google dengan local website adalah jika local website hanya mencari informasi yang terbatas pada link yang telah diinput ke web tersebut, tapi Mini Google adalah google versi sederhana dengan jangkauan yang lebih luas. Setidaknya banyak link atau tautan yang terkait dengan Mini Google ini. Persamaannya adalah baik local website maupun Mini Google menyajikan pilihan bahasa yang bisa disesuaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat adat sehingga informasi yang diakses tersaji dalam bahasanya. Ke depannya jika memungkinkan diciptakan search engine yang setara Google Indonesia yang dikhususkan bagi masyarakat adat dengan bahasa mereka. Kedengarannya kompleks, tapi seiring kemajuan teknologi harusnya ini bisa dihadirkan. Hal tersebut menjadi suatu babak baru bagi masyarakat adat dalam memasuki ranah yang bernama internet tanpa merasa asing karena internet hadir dengan bahasa “Ibu” mereka.
Bagaimana mereka yang tidak bisa membaca? Haruskah kita memulai dari awal dengan memperkenalkan abjad? Tentu saja tidak, mengingat mereka terdiri dari berbagai umur. Kita harus bisa melakukan segmentasi. AMAN tentunya memiliki referensi terkait segmentasi yang bisa digunakan sebagai panduan awal untuk menerapkan inovasi tersebut. Bagi mereka yang tidak bisa membaca, pendekatan melalui audio bisa sebagai salah satu pilihan. Teks yang berada dalam satu website bisa ditransformasi ke audio. Tak sampai disini, selain masyarakat adat disegmentasikan berdasarkan bisa membaca atau tidak, mereka juga harus disesuaikan dengan karakteristik di tiap-tiap kawasan. Ada masyarakat adat yang mampu menyerap informasi melalui visual tetapi ada juga yang audio atau kombinasi keduanya. 
Sejatinya, AMAN memiliki radio komunitas yang selama ini telah berperan dalam berbagi informasi untuk masyarakat adat. Radio komunitas ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat adat yang tidak bisa membaca. Dengan bantuan duta adat, maka masyarakat adat yang tidak bsia membaca ataupun merasa nyaman penyampaian informasi melalui audio dikumpulkan dan diperdengarkan melalui radio komunitas. Sebagai tambahan, duta adat  tentu perlu melakukan sharing informasi yang terbaru. Setidaknya mereka yang tidak bisa membaca terakomodir dengan solusi ini.
Kesemua hal di atas adalah sederet harapan yang tentunya bisa diwujudkan agar masyarakat adat bisa menggapai apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jika terdengar rumit, harusnya kita mengacungi jempol AMAN yang sudah lama mendedikasikan diri pada masyarakat adat. AMAN bahkan berkontribusi dengan keterbatasan infrastruktur. Lalu, haruskah kita berdiam diri dan memilih menjadi penonton?

***
Eksistensi masyarakat adat harus tetap hidup, jangan sampai tergerus oleh zaman, meskipun`pada akhirnya mereka sendirilah yang berperan sebagai decision maker, memilih ikut di pusaran modernisasi atau tidak sama sekali atau bahkan hanya mengambil irisan dari modernisasi tanpa harus meninggalkan tradisinya. Mereka terpinggirkan bukan semata-mata kawasan mereka berada jauh dan terpencil yang seakan menjadi tempat pengasingan diri dari dunia luar, melainkan karena kurangnya inisiatif untuk merangkul mereka. Tak perlu banyak yang harus dilakukan untuk masyarakat adat. Apa yang terurai dalam tulisan ini setidaknya bisa menjadi kajian untuk mengambil suatu tindakan yang nyata.
Apa yang AMAN lakukan sejak tahun 1999, seharusnya menjadi pijakan untuk turut serta dalam menegakkan hak-hak masyarakat adat. Berkontribusi ke masyarakat adat adalah salah satu cara untuk mengenal lebih jauh masyarakat adat dengan segala kompleksitasnya. Bersinergi dengan AMAN bisa membantu AMAN dalam menunjang fungsinya bagi masyarakat adat dalam pengiriman informasi. 
Pengadaan pojok internet hanya secuil ide yang bisa diimplementasikan sesuai dengan aturan masing-masing masyarakat adat. Masyarakat adat yang terdaftar di AMAN dan masih tersebar di seantero provinsi bisa digunakan untuk melakukan pengkategorian, mana saja masyarakat adat yang sudah siap dan mengizinkan untuk menghadirkan internet di daerah perbatasan adat. Ketika pojok internet sudah terbangun, maka fungsi kontrol dan pengawasan harus digalakkan. Pojok internet tidak sekedar dihadirkan tanpa ada pembaruan yang berkesinambungan, karena dibangun tidak sebatas simbolisasi untuk turut berperan dalam menyokong akses informasi di kawasan adat, melainkan harus dipastikan bahwa keberadaannya berkelanjutan.  Terkait hubungan timbal balik informasi antara masyarakat adat dengan masyarakat luas harus terjalin. Paling tidak kita dan masyrakat luas mampu menguak makna substantif dari nilai-nilai kearifan lokal yang kemudian diformulasi, diabstraksi dan ditransformasikan ke dalam kehidupan.
Aplikasi “Bahasa Ibu” menjadi salah satu inovasi sederhana dalam penyampaian informasi kepada masyarakat adat. Aplikasi ini menjadi pelengkap untuk mengoptimalkan fungsi pojok internet yang bisa memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi sesuai dengan bahasa mereka. Local website bisa menjadi langkah awal yang kemudian akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Butuh waktu dalam mempersiapkan aplikasi ini, tetapi keoptimisan itu tumbuh ketika sadar bahwa negeri ini memiliki banyak orang hebat termasuk diantaranya ahli IT yang sesungguhnya bisa membantu saudara kita dalam merengkuh haknya. Pojok internet bisa dihadirkan lebih awal dan duta adat yang tersebar di masing-masing kawasan adat bisa dilibatkan dalam mengambil alih fungsi aplikasi “Bahasa Ibu” ini. Duta adat akan membantu menjelaskan informasi yang masyarakat adat akses pada saat itu sesuai bahasa adat mereka. Pada akhirnya, kesemua yang terurai dalam tulisan ini bisa diimplementasikan secara bertahap, mungkin bisa dimulai di masyarakat adat Kajang, kemudian di lingkup regional dan lambat laun berskala nasional,.
Sinergi semua pihak baik pemerintah daerah dan pusat, swasta, atapun lembaga independen lainnya dan masyarakat umum tentunya sangat diperlukan. Mengingat tidak semua bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, paling tidak ada langkah kecil dan konkret. Perusahaan telekomunikasi harus bisa memposisikan diri, mengambil peran dan turut serta dalam menegakkan hak masyarakat adat sebagai wujud nyata dalam mendukung deklarasi PBB. Jika hal ini terwujud dan masyarakat adat merasakan manfaatnya tentunya merekalah yang akan menjadi saksi bahwa kita telah melirik mereka yang jauh di pelosok sana, menjangkau yang selama ini masih terlampau jauh, berkontribusi sembari memetik nilai-nilai kearifian lokal, karena ingat kita dan masyarakat masih berada dalam satu rahim, Ibu Pertiwi.